Pencarian

…dan tes injektivitas formasi; e. studi konseptual pengembangan Penyimpanan Karbon dan pemilihan konsep pengembangan; dan f. persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan lainnya. (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentu

…dengan "pajak Kamboja")l~ .i ~-t• t ; : 4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau yang ~ i .,.. pada dasarnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang saat ini be

…kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam --- Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 1. Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang prib

…merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) PPSPM melakukan pengujian SPP-pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: - kelengkapan dokumen pendukung SPP; - kebenaran dan keabsahan tanda tangan PPK; - kebenaran pengisian format SPP; - kesesuaian ant

…Pajak Bumi dan Bangunan; - Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; - surat keputusan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; - Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan; atau - Surat Keputusan Persetujuan Bersama, yang dalam penerbitannya terda

… 8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak. 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda

…transaction) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf d angka 3 dilakukan dengan membandingkan harga atau laba transaksi terhadap basis tertentu antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen. (7) Metode dalam penilaian harta berwujud dan/ atau harta t

…dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak penghasilan, wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

…kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 1. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 1. Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

…undangan; dan - volume penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. (4) Perhitungan Dana Kompensasi BBM periode bulanan sebagaimana dimaksud

…dengan Wajib Pajak; - menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak; - memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan; - menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; - melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiba

… 1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia; - Ombudsman; dan - lembaga/ komisi negara lainnya yang sejenis. Ayat (2) Huruf a Contoh Piutang Negara yang penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan antara lain: - piutang perpajakan; - piutang uang pengganti

…penerbitan kartu perjalanan bisnis berikut perpanJangannya. - penghentian layanan publik dalam bidang kependudukan dan layanan masyarakat dapat berupa: 1. penerbitan surat keterangan domisili/ domisili perusahaan; dan/ atau 1. penerbitan surat keterangan berkelakuan baik atau surat k

…Diri 30.0o0.000.000,00 (coueralt) - Sarung SK No 018487 A --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7- C Sarung Tangan Bedah 15.OO0.000.000,00 (surgical glouesl - Sarung Tangan Periksa 15.000.000.000,00 (examtnation gloues) 2 Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) - Antiseptik Hand

…kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota. 1. Pejabat . . . SK No 145740A --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3 1. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Peraturan

…terhutang. (2) Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan selama- lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). (3) Ancaman pidana se

…sebesar Rp1.391.194.393.862.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus sembilan puluh satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546.

…Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, serta Teknologi Kesehatan yang merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan. FIITXTII-{iIITryA Ayat (2) Yang dimaksud dengan "ins

…ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UMUM Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik In

… lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang; j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang; k. jangka waktu berlakunya IUPK; l. perpanjangan IUPK; m. hak dan kewajiban; n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; o. perpajakan;