Pencarian

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN PASAL 2 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 88 TAHUN 1954)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN PASAL 1 AYAT (2) SUB A PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 14) DAN PENYERAHAN TUGAS MENJALANKAN KEBIJAKSANAAN MENGENAI BIRO PENAMPUNGAN ANGGOTA TENTARA (B.P.B.A.T.) KEPADA MENTERI NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1954 tentang PELAKSANAAN PASAL 2, AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 47 TAHUN 1952)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950 tentang PENAMBAHAN PASAL 9 DARI PERATURAN PEMERINTAH NR 3, TAHUN 1950

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1948 tentang MENCABUT PASAL 27 PERATURAN TENTANG PENGANGKATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI DAN PASAL 11 PERATURAN TENTANG GAJI PEKERJA PENDUDUK DI JAWA UNTUK SEMENTARA WAKTU MENJALANKAN LAGI QUOTREGLEMENT OMTRENT HET VERLENEN VAN BINNENLANDSCHE VERLOVEN AAN BURGERLIJKE LANDSDIENAREN

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 tentang MENUNDA BERLAKUNYA PASAL 6 OSAMU SEIREI NO. 7, TAHUN 1944 TENTANG LAMANYA JABATAN KEPALA DESA

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2006 tentang PEMBATALAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (2) HURUF N DAN PASAL 34 AYAT (8) QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 tentang PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1981

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981 tentang PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH TERAKHIR KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1980

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980 tentang PERUBAHAN PASAL 9 LAMPIRAN 14 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA DI UBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1978 JO KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1979

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1977 tentang MENGESAHKAN "AMANDEMENT TERHADAP PASAL 34 DAN PASAL 55 KONSTITUSI WHO" YANG TELAH DITERIMA BAIK DAN DISETUJUI OLEH DELEGASI INDONESIA KE SIDANG WORLD HEALTH ASSEMBLY KE-28 PADA TANGGAL 29 MEI 1975

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 tentang PERUBAHAN PASAL 7 LAMPIRAN 10 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1956 tentang PENETAPAN WAKTU DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT 1 RIJTSORDONNANTIE 1948 UNTUK KERESIDENAN LAMPOENG

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 tentang PEROBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO.42 TAHUN 1953)

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 48 TAHUN 1953 )

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Negara tentangRepublik 4916); 2 2 OLEH Nomor Pasal Dilakukan Tambahan Nomor Pemerintah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1973 tentang PERSETUJUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN PASAL VI ANGGARAN DASAR BADAN TENAGA ATOM INTERNASIONAL

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (STBL. 1847:23)