Pencarian

Peraturan Menteri Nomor 105 Tahun 2025 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026

UU No. 9 Tahun 1968 Tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (stbl. 1925 Nomor 448) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 3 Drt. 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)

Peraturan Menteri Nomor 142pmk-01-2015 Tahun 2015 tentang JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT 1 HURUF C ANGKA 2 UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

Peraturan Menteri Nomor 124-pmk-011-2013 Tahun 2013 tentang PENGUANGAN BESARNYAPAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN 2013 BAGI WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU

Peraturan Menteri Nomor 262-pmk-03-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 154-pmk-03-2010 Tahun 2010 tentang PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

Peraturan Menteri Nomor 16-pmk-03-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

Indonesia Negara telah 2006 2006 Republik Cukai Nomor Nomor Republik Lembaran Nomor: Kerja dan dan Tata 1995 Tahun Jenderal Tahun tentang Pasal 1995 Undang-Undang 17 Indonesia dan Keuangan Negara Indonesia 258/PMK.04/2016 Lembaran Negara CUKAI sebagaimana Tahu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN PERIKANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 71 AYAT (5) UU 31-2004 TENTANG PERIKANAN

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1976 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1976 TENTANG PERUBAHAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1970 tentang PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENYESUAIAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT 2 PASAL 15 PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 1969 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1970 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KERJA KEPADA PEJABAT LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA TERTINGGI TERMAKSUD AYAT (1) S/D (3) PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1969

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 tentang MASA KERJA YANG DIHITUNG UNTUK PENSIUN, SEPERTI DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1952

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1955 tentang CARA CENTRAAL RUBBER FONDS TERMAKSUD DALAM "CENTRAAL RUBBER FONDS ORDONNANTIE 1948" MELAKSANAKAN TUGASNYA TERMAKSUD DALAM PASAL 2 ORDONANSI TERSEBUT

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1953 tentang PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MERUBAH UANG GANTI RUGI MAKSIMUM TERSEBUT DALAM PASAL 21 INDUSTRIEBAAN-VERORDENING (STAATSBLAD 1939 NOMOR 39)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1948 tentang PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MEMPERPANJANG TEMPO TERMASUK DALAM PASAL 6 AYAT 8 "PERATURAN PERJALANAN DINAS"

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1982 tentang MENGESAHKAN PERTUKARAN NOTA ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK IRAQ MENGENAI PERUBAHAN PASAL 5 TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC IRAQ, 1977, YANG TELAH DITANDATANGANI DI BAGHDAD PADA TANGGAL 3 OKTOBER 1981

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang NASKAH UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM SEPERTI YANG DIMAKSUD DALAM PASAL II UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1980 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975 ADALAH SEPERTI YANG TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN PANITIA INDUK UNTUK METER DAN KILOGRAM SEPERTI DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 4 DAN 5 LJKORDONNANTIE 1949

Peraturan Menteri Nomor 16-pmk-010-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154PMK032010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN