Pencarian

Tata cara pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sesuai dengan: - Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau di da

Tata cara pemberian fasilitas perpajakan clan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, clan Pasal 6 sesuai dengan: - Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha te

( 1) Pembaruan Sistem administrasi perpajakan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan dengan dukungan dari instansi terkait. (2) Direktur Jenderal Pajak adalah pimpinan tertinggi Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan yang bertindak

( 1) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan merupakan unit organisasi di lingkungan Kernenterian Keuangan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengawas Perpajakan, dan secara administratif www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 3 ---

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan.

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan terdiri atas: - Bagian Umum; - Bagian Pengaduan dan Mediasi; www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 4 --- - 4 - - Bagian Pengawasan Pajak; - Bagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai; dan - Kelompok Jabatan Fungsional.

Pimpinan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan menyampaikan laporan administratif kepada Sekretaris Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis be ban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

**(1) Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan merupakan** jabatan struktural Eselon II.a atau merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. **(2) Kepala Bagian pada Sekretariat Komite Pengawas** Perpajakan merupakan jabatan struktural Eselon III.a atau merup

**(1) Direktur Peraturan Perpajakan II menerima permintaan** Informasi dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. **(2) Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan penelitian** terhadap permintaan Informasi yang diterima dari Otoritas Pajak Neg

**(1) Komite Pengawas Perpajakan dipimpin oleh seorang** Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota. **(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Pengawas** Perpajakan ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. **(3) Komite Pengawas

Ruang lingkup pengaturan perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistern elektronik (e-commerce) dalam Peraturan Menteri ini meliputi: - Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas transaksi di dalam Daerah Pabean;

Unit yang menghadapi sengketa perpajakan dapat memperoleh Bantuan Hukum. Pasal38 Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Biro Advokasi dan/ atau Unit eselon I yang mempunyai Unit advokasi. jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 14 --- - 14 -

**(1) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 24 ayat (12) juga berlaku untuk pengeluaran kepada importir yang mendapat Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Direktorat Jenderal Pajak. **(2) Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam** rangka mendapatkan Sur

**(1) Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem** Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa: - pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabe

Terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sebelum dilakukannya: - penggabungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

**(1) Untuk tujuan perpajakan, Pembukuan dengan stelsel kas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c yang merupakan bagian dari stelsel pengakuan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat **(5) huruf a, dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak** te

Hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, atau KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi: - mengakui penghasilan atas seluruh penjualan/pengalihan hasil produksi mineral sebagaimana dimaksud d

Hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi: - mengakui seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari hasil kerjasama dalam menghitung Pajak Penghasilan; - membebankan pengeluaran yang berkaitan dengan bia