Undang-Undang (2,242)

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH No. 22 TAHUN 1947.

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA

BEBERAPA PERATURAN-PERATURAN ISTIMEWA MENGENAI

Jean Henry Joseph de Quinze

MENURUNKAN TARIP BEA MASUK.

DAERAH PENDUDUKAN BUAT SEMENTARA WAKTU

PENETAPAN UANG BERAT BARANG, SEBAGAI BEA PEMAKAIAN PERLENGKAPAN PELABUHAN.

PEREDARAN UANG DENGAN PERANTARAAN BANK.

JOSEPH CORNELIS DE GROOT MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA.

PEMBERIAN KEKUASAAN PENUH KEPADA PRESIDEN DALAM KEADAAN BAHAYA.

Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.

PEMBERANTASAN PENIMBUNAN BARANG PENTING

PASAL ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMILIHAN ANGGAUTA-ANGGAUTANYA.

MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PENDAPATAN 1932.

PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN TAHUN 1948/1949

MEMPERPANJANG WAKTU PERATURAN D.P.N.

PENETAPAN ATURAN-ATURAN POKOK MENGENAI PEMERINTAHAN SENDIRI

MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1947

MENGADAKAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN DALAM UNDANG - UNDANG

PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN-BADAN KEHAKIMAN.

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN DEWAN

MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PENDAPATAN 1932

MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN BEA METERAI 1921.

PENETAPAN BARANG-BARANG YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.

MENETAPKAN BEA TAMBAHAN ATAS BEA MASUK.

MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM VORSTENLANDS GRONDHUURREGLEMENT.

UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948.

MEMPERPANJANG LAGI WAKTU UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN

Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi.

mempersamakan "keadaan bahaya" dengan "tijd van oorlog"

NATURALISASI FRANS MATHEAS HESSE

MEMPERPANJANG WAKTU UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN

SUSUNAN DAN KEKUASAAN

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1946

NATURALISASI SALIM BASJIR

MENYESUAIKAN PERATURAN-PERATURAN TENTANG KEPENJARAAN TENTARA

MENYESUAIKAN PERATURAN-PERATURAN HUKUM DISIPLIN TENTARA

NATURALISASI JOHANN JORDAN

MENYESUAIKAN HUKUM PIDANA TENTARA (STAATSBLAD 1934, NO. 167)

UNDANG-UNDANG TENTANG UNDIAN-UANG NEGARA

PERATURAN MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA

MEMPERCEPAT PERADILAN PADA PENGADILAN TENTARA.

PENGESYAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21, TAHUN 1947.

MENETAPKAN BERLAKUNYA "UNDANG-UNDANG KECELAKAAN 1947" BAGI

PEMBAYARAN GANTIKERUGIAN KE PADA BURUH YANG MENDAPAT KECELAKAAN

MEMUSATKAN SEGALA URUSAN SEKOLAH-SEKOLAH LANJUTAN NEGERI PADA

PERATURAN MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA