Peraturan Menteri Keuangan (3,066)
PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA
PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS PEKERJAAN
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN SUMBER
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
PENETAPAN BARANG EKSPOR BERUPA EMAS
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU
STANDAR STRUKTUR BIAYA DALAM PENGANGGARAN
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PROYEK YANG DIBIAYAI
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM
TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10 TAHUN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025-2029
PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH
PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK,
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
NOMOR DAN NAMA REKENING KAS UMUM NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH PADA TAHUN ANGGARAN 2025
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HEWAN KHUSUS
INSENTIF TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN
DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
PER_6_2025
PEMBELIAN KEMBALI DAN PENJUALAN SECARA LANGSUNG SURAT
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TATA CARA PELAKSANAAN EFISIENSI BELANJA
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN
BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN
TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PENJAMINAN PEMERINTAH
Penambahan Layanan Penyediaan Aplikasi
