Semua Peraturan (45,307)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA\" SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1951 tentang MUTASI M. OUDUT SEBAGAI PENASEHAT UMUM PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN TUGAS ATAS PERMINTAAN SENDIRI DRS. A. OUDUT
Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1951 tentang REMISI SETIAP TANGGAL 17 AGUSTUS
Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 1951 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NOMOR 23 TAHUN 1950
Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1951 tentang PEMBENTUKAN DEWAN PERTAHANAN
Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1951 tentang MUTASI KOLONEL TB. SIMATUPANG MENJADI KEPALA STAF ANGKATAN PERANG
Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1951 tentang MUTASI MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA SEBAGAI PRESIDEN DE JAVASCHE BANK
Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1951 tentang PENSIUN DR. A. HOUWINK PRESIDEN DE JAVASCHE BANK
Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1951 tentang TIDAK BERLAKU UNTUK SEMENTARA HANSTERORDONNANTIE SUIKER 1949 DAN HAMSTERORDONNANTIE KOFFIE 1949
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN DRS. HERMEN KARTOWISASTRO PADA KOMISARIAT AGUNG REPUBLIK INDONESIA DI DEN HAAG SEBAGAI PENASEHAT KEUANGAN DAN EKONOMI
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang PENGHAPUSAN BADAN HUKUM \"ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK\"
Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1951 tentang PEMBEBASAN UANG GANTI RWA VANDER MULL PADA KANTOR POS PEMBANTU TJIMAHI
Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1951 tentang PANITIA NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK
Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1951 tentang MUTASI DR. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO SEBAGAI KOMISARIS PEMERINTAH PADA DE JAVASCHE BANK
Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN DR. KOLONEL SINGAWINATA
Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN KOLONEL DJAMAT PURBA
Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN LETNAN KOLONEL CADANGAN J. TAHISA
Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN LETNAN KOLONEL ISKANDAR SULYNAN
Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1951 tentang PENERIMAAN GAJI T. MOHAMMAD SANUSI HARDJADINATA
Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1951 tentang PENETAPAN GAJI T. SUDIRO
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1951 tentang MENGANGKAT T. RUSLAN MULJOHARDJO SEBAGAI GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN DRS. HERMEN KARTOWISASTRO SEBAGAI PEGAWAI TINGGI DIPERBANTUKAN KEPADA MENTERI PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1951 tentang PENANGGUHAN CUTI AP. VAN GOGH
Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1951 tentang CUTI SAKIT T. SEWAKA
Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1951 tentang PENSIUN LETNAN KOLONEL ISKANDAR IDRIS
Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1951 tentang DELRI KONGRES TRANSFUSI DARAH
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN DR. F. LUMBAN TOBING SEBAGAI GUBERNUR TAPANULI/SUMATERA TIMUR DAN TEUNGKU M. DAOED BEUREUEH SEBAGAI GUBERNUR ACEH
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN LUAR-BIASA KEPADA PARA PEGAWAI BANGSA ASING
MENGATUR TENAGA DOKTER PARTIKULIR DALAM KEADAAN GENTING
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1951 tentang PEMBUBARAN PERUTUSAN REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI KEDUA UNI INDONESIA-NEDERLAND DI NEGARA BELANDA
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951 tentang PEMBEKUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI DAN BADAN EKSEKUTIP PROPINSI SUMATERA TENGAH DAN CARA BAGAIMANA MENGATUR PEMERINTAHAN DAERAH DI PROPINSI SUMATERA TENGAH UNTUK SEMENTARA WAKTU
PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 NR. 12 DARI
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950 tentang PEMBERIAN PANGKAT MILITER TITULER KEPADA HAKIM YANG BUKAN PERWIRA. JAKSA SERTA PANITERA PADA PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN
PENETAPAN TARIP PADJAK PENDAPATAN UNTUK TAHUN 1950
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1950 tentang PENETAPAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNTUK MENGAMBIL SUMPAH PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBELUM MEMANGKU JABATAN
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1950 tentang PENGESAHAN MR. A.M. TAMBUNAN SEBAGAI WAKIL KETUA I DAN ARUDJI KARTAWINATA SEBAGAI KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN R. RANOE ATMADJA MENJADI WAKIL PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1950 tentang PENCABUTAN KEMBALI PERATURANPERATURAN DISTRIBUSI DAN PERATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN UNTUK SEMENTARA DARI DISTRIBUSI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1950
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 tentang SURAT-SURAT PERBENDAHARAAN
PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA PADA BANK IMPORT BANK OF WASHINGTON
Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. MOHAMMAD RAZIF SEBAGAI PEMBANTU KOMISARIS AGUNG DI S.GRAVENHAGE DENGAN PANGKAT COUNSELOR
Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1950 tentang PEMBERIAN KEDUDUKAN SEBAGAI GUBERNUR MILITER KEPADA KOMANDAN TENTARA DAN TERRITORIUM DI SUMATERA UTARA
Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. NAZIR DATUK PAMUNCAK SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1950 tentang PELAKSANAAN "REGELING OP DE STAAT VAN OORLOG EN VAN BELEG"
PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 tentang PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN-TUNJANGAN KEPADA ANGGOTA T.N.I. YANG ADA PADA WAKTU PENYERAHAN KEDAULATAN TIDAK MASUK ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HUKUM ACARA
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN M. KAFRAWI SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT