Undang-Undang (2,242)
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1947
PENGESYAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1947
CUKAI MINUMAN KERAS
PERATURAN CUKAI ATAS TEMBAKAU YANG BELUM DIKENAKAN CUKAI MENURUT STBL.
NATURALISASI CURT ULRICH GROOS
NATURALISASI HERMAN OSCAR GUSTAY FISCHER.
NATURALISASI GEORGE WILHELM AUGUST FRIEDRICHS.
NATURALISASI WILHELM KARL GOTTFRIED MEWES.
PENGHAPUSAN PENGADILAN-RAJA DI JAWA DAN SUMATERA.
PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN DAN KEJAKSAAN.
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DILUAR HADIR TERDAKWA.
PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA.
DEWAN PERTAHANAN NEGARA, PERATURAN. PENGESYAHAN PERATURAN DEWAN
PERATURAN ISTIMEWA UNTUK GOLONGAN BURUH TERHADAP
PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA YOGYAKARTA
PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA SURAKARTA.
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA
PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN DI RUMAH MAKAN
PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN, PAJAK UPAH
MENETAPKAN "PAJAK RADIO" ATAS SEMUA PESAWAT PENERIMAAN RADIO
MENGUBAH ORDONANSI PAJAK POTONG 1936
PENCABUTAN PASAL 31 KE II NO.8 DARI ATURAN BEA METERAI 1921
DEWAN PERTAHANAN NEGARA, PERATURAN. MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA
PERATURAN UNTUK MEROBAH UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1946
PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA.
PENGADILAN TENTARA.
KEADAAN BAHAYA.
PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN
PINJAMAN NASIONAL 1946
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK NEGARA
PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK.
CUKAI TEMBAKAU.
HUKUMAN TUTUPAN.
HAL PERATURAN TENTANG BATAS WAKTU PAJAK KOHIR DINYATAKAN
PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA.
PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA
PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DI SELURUH INDONESIA
TAMBAHAN POKOK PAJAK BUMI 1946-1947
MENGADAKAN PERUBAHAN
PENGHAPUSAN DESA-DESA PERDIKAN
PEMBAHARUAN KOMITE NASIONAL PUSAT.
MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN
PEMBAWAAN UANG DARI SATU KE LAIN DAERAH.
PERATURAN HUKUM PIDANA
PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN KOMITE NASIONAL DAERAH,
Undang-Undang Tahun 1945
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1961
PENGUBAHAN "REGELING VAN HET BEROEP IN BELASTINGZAKEN