Semua Peraturan (45,307)
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PIAGAM WAJIB PAJAK (TAXPAYERS’ CHARTER)
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG BERUPA KOMODITAS UBI KAYU DAN
MEKANISME PENETAPAN PARAMETER TARGETING BERDASARKAN MANAJEMEN
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENATAAN WILAYAH KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
PENETAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP
TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
NERACA SUMBER DAYA DAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik
Peraturan Menteri Nomor pmk90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga
Peraturan Menteri Nomor pmk90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga
Peraturan Menteri Nomor pmk26 Tahun 2024 tentang RPMK tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
Peraturan Menteri Nomor pmk26 Tahun 2024 tentang RPMK tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
Peraturan Menteri Nomor pmk24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Nomor pmk24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Nomor pmk23 Tahun 2024 tentang RPMK Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation
Peraturan Menteri Nomor pmk23 Tahun 2024 tentang RPMK Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation
Peraturan Menteri Nomor pmk22 Tahun 2024 tentang RPMK tentang Standar dan Tata Cara Pemenuhan Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Peraturan Menteri Nomor pmk22 Tahun 2024 tentang RPMK tentang Standar dan Tata Cara Pemenuhan Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Peraturan Menteri Nomor pmk21 Tahun 2024 tentang RPMK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi
Peraturan Menteri Nomor pmk21 Tahun 2024 tentang RPMK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi
Peraturan Menteri Nomor pm-9 Tahun 2024 tentang KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL
Peraturan Menteri Nomor pm-9 Tahun 2024 tentang KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL
Peraturan Menteri Nomor pm-7 Tahun 2024 tentang HARMONISASI SISTEM PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI PADA KAPAL BERBENDERA INDONESIA
Peraturan Menteri Nomor pm-7 Tahun 2024 tentang HARMONISASI SISTEM PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI PADA KAPAL BERBENDERA INDONESIA
Peraturan Menteri Nomor pm-6 Tahun 2024 tentang PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 38 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Peraturan Menteri Nomor pm-6 Tahun 2024 tentang PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 38 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Peraturan Menteri Nomor pm-5 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
Peraturan Menteri Nomor pm-5 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
Peraturan Menteri Nomor pm-4 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri Nomor pm-4 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR