Semua Peraturan (45,307)
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN PENINJAU UNTUK DI KIRIM KE KONPERENSI REGIONAL DI ASIA
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1950 tentang MENGUBAH SURAT PUTUSAN TANGGAL 6 JANUARI 1949 NO. 2 (STAADBLAD 1949 NO. 2)
Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1950 tentang PERNYATAAN KEADAAN DARURAT PERANG BAGI DAERAH SULAWESI TENGAH, SULAWESI UTARA MINAHASA, DAN DAERAH SANGIR TALAUD MULAI TANGGAL 10 MEI 1950
Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN HAKIM OPSIR PADA MAHKAMAH TENTARA DI JAWA DAN MADURA
Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1950 tentang PEMOTONGAN GAJI P.J. SCHALKX, TD, ND, ADMINISTRATEUR 3E KL DIPERBANTUKAN KEPADA JAWATAN KESEHATAN NEGARA SUMATERA SELATAN PALEMBANG
Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. SUMITRO REKSODIPUTRO SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGARAHAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Keputusan Presiden Nomor 160 Tahun 1950 tentang PERNYATAAN KEADAAN DARURAT PERANG BAGI KARESIDEN SULAWESI SELATAN MULAI TANGGAL 26 APRIL 1950
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1950 tentang PEMBUBARAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, DEPUTASI INDONESIA DAN DEPUTASI INDONESIA SERIKAT
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1950 tentang PENETAPAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. A.K. PRINGGODIGDO MENJADI DIREKTUR KABINET PRESIDEN
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1950 tentang BIRO DEMOBILISASI NASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1950 tentang PEMBERIAN PANGKAT MILITER TITULER JENDERAL KEPADA YANG MULIA HAMENGKUBUWONO IX
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1950 tentang PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 32 TAHUN 1949 TENTANG PENGHARGAAN PEMERINTAH TERHADAP PELAJAR YANG TELAH BERBAKTI
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA BARAT
Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1950 tentang PEMBEBASAN MR. M. NASRUN DARI TUGAS SEBAGAI KOMISARIS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT UNTUK DAERAH PADANG DAN SEKITARNYA
Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1950 tentang PEMBEBASAN M. SEWAKA DARI TUGAS SEBAGAI KOMISARIS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT UNTUK NEGARA PASUNDAN
Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1950 tentang PEMBEBASAN SAMADIKUN DARI TUGAS SEBAGAI KOMISARIS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT UNTUK JAWA TIMUR
Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. TAMZIL SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA
Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MAYOR JENDERAL R. H. ABDUL KADI SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA PEMERINTAH KERAJAAN AFGHANISTAN
Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN DR. R. PIRNGADI SEBAGAI PEGAWAI TINGGI UNTUK URUSAN UMUM
Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 1950 tentang MENGANGKAT DR. SOEDARSONO SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA PEMERINTAH INDIA
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang MENYEDIAKAN DANA-DANA KEPADA BANK NEGARA INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN DR. SUBANDRIO SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA PEMERINTAH REPUBLIK BURMA
Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN PANITIA YANG BERTUGAS MENGIKHTIARKAN ATURAN UNTUK PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1950 tentang PENGHAPUSAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAERAH BAGIAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN MENGGABUNGKAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TERSEBUT KEPADA REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 1950 tentang PEMBUBARAN NEGARA SUMATERA SELATAN
Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1950 tentang PENCABUTAN KETETAPAN GUBERNUR JENDERAL HINDIA BELANDA NOMOR 1 TAHUN 1948
Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. RATMOKO SEBAGAI PEGAWAI TINGGI DIPERBANTUKAN PADA DIREKTUR PRESIDEN
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1950 tentang MENGUBAH TABAKSACCIJNS-VERORDENING
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1950 tentang MENGHAPUSKAN PEMERINTAHAN MILITER DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN ENCLAVE-ENCLAVE KASUNANAN DAN MANGKUNEGARAN
PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA BARAT
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1950 tentang MENGUBAH PERATURAN-DEVISEN
PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA TENGAH
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1950 tentang MENJALANKAN HAK MEMILIH DAN HAK MENOLAK KEBANGSAAN INDONESIA BAGI ORANG YANG MENJELANG WAKTU PENYERAHAN KEDAULATAN KAULANEGARA KERAJAAN BELANDA
SUSUNAN, KEKUASAAN DAN JALAN-PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
Toelatings-Ordonanntie 1949
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1949 tentang KEWAJIBAN BERBAKTI BAGI PELAJAR
persetujuan Konperensi Meja Bundar;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 tentang MENGADAKAN BINTANG GERILYA SEBAGAI TANDA JASA
perubahan Undang-Undang 1948 No. 9 dari hal kedudukan hukum anggauta
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1949 tentang PENGELUARAN METERAI TEMPEL DAN METERAI UPAH DENGAN BENTUK BARU
PENUNJUKKAN PEMANGKU-SEMENTARA
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1949 tentang PEMERIKSAAN PEGAWAI YANG TELAH MEMBERIKAN TENAGANYA KEPADA PEMERINTAH PENDUDUKAN
PENAMBAHAN JUMLAH ANGGAUTA KOMITE NASIONAL PUSAT.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1949 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN DALAM PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI TAHUN 1948, TERMUAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1948 NO. 21
penetapan tarip pajak pendapatan dan pajak upah.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1949 tentang UANG KEHORMATAN/UANG DUDUK BAGI KETUA DAN ANGGOTA ANGGATA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
PERUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1949 tentang PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA (ANAK-ANAKNYA) PEGAWAI NEGERI YANG MENINGGAL DUNIA
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1949 tentang PEMBERIAN PENSIUN KEPADA PEGAWAI NEGERI