Undang-Undang (2,242)

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 2 TAHUN 1951 TENTANG

PEMBAGIAN TENAGA DOKTER, DOKTER GIGI DAN BIDAN SECARA RASIONIL

PENANGGUHAN PEMBERIAN SURAT IDZIN KEPADA DOKTER DAN DOKTER GIGI

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG LALU-LINTAS JALAN

GAJI DAN TUNJANGAN KEPADA KETUA, TUNJANGAN-TUNJANGAN, BIAYA

MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 26 TAHUN 1950

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang PENYERAHAN URUSAN PENILIKAN PILEM KEPADA KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN KEJAHATAN-KEJAHATAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN DALAM MASA PEKERJAAN OLEH PARA PEJABAT YANG MENURUT PASAL 148 KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DALAM TINGKAT PERTAMA DAN TERTINGGI DIA

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1951 tentang PENGHAPUSAN \"CENTRALE VERKOOPORGANISTIE VAN ONDERNEMINGSLANDBOUWPRODUCTEN (C.V.O.)\"

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1951 tentang PEMBEBASAN CUKAI GUNA PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI NEGERI-NEGERI ASING YANG MENJALANKAN TUGASNYA DINEGERI INI

PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KECELAKAAN TAHUN 1947 NR. 33,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NR 32 TAHUN 1950 TENTANG PENGGABUNGAN PULAU WEH KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN UANG KERTAS ATAS TANGGUNGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT\" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 22 TAHUN 1950 TENTANG ENURUNAN CUKAI TEMBAKAU SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 37 TAHUN 1950 SEPERTI DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 5 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951 tentang PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA\" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang PENGHAPUSAN BADAN HUKUM \"ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK\"

MENGATUR TENAGA DOKTER PARTIKULIR DALAM KEADAAN GENTING

PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 NR. 12 DARI

PENETAPAN TARIP PADJAK PENDAPATAN UNTUK TAHUN 1950

PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA PADA BANK IMPORT BANK OF WASHINGTON

PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HUKUM ACARA

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG SUSUNAN DAN

PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA BARAT

PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA TENGAH

SUSUNAN, KEKUASAAN DAN JALAN-PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG

persetujuan Konperensi Meja Bundar;

perubahan Undang-Undang 1948 No. 9 dari hal kedudukan hukum anggauta

PENUNJUKKAN PEMANGKU-SEMENTARA

PENAMBAHAN JUMLAH ANGGAUTA KOMITE NASIONAL PUSAT.

penetapan tarip pajak pendapatan dan pajak upah.

PERUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921.

TARIP PAJAK POTONG TAHUN 1949.

kedudukan dan kekuasaan Wakil Perdana Menteri di Sumatra.

mengadakan perubahan dalam

PENGESAHAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PENGESAHAN INDUK PERSETUJUAN

PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PENDAPATAN.

anggauta B.P.K.N. I.P. Dan K.N.I.P. tidak

Pendaftaran Dan