Undang-Undang (2,242)
UU No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang PERUSAHAAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 tentang PENETAPAN ANGGARAN TAMBAHAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA BERDASARKAN I.B.W. DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1962 tentang PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAMBAHAN DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang KARANTINA UDARA
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1962 tentang PENETAPAN ANGGARAN BAGIAN BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1961
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1962 tentang PERUBAHAN/PENAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1961
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1962 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NO. 3 TAHUN 1962 , TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA NEGARA ASING YANG DENGAN SUKARELA TURUT SERTA DALAM PERDJOANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 21) MENJADI UNDANG-UN
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1962 tentang PEMBUATAN PERDJANDJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN JEPANG
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NO. 2 TAHUN 1962 TENTANG KEWAJIBAN PERUSAHAAN MINYAK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1962 , TENTANG PEMANGGILAN DAN PENGERAHAN WARGA NEGARA DALAM RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN NEGARA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 8) MENJADI UNDANG UNDAN
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang KETENTUAN KETENTUAN POKOK BANK PEMBANGUNAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang BANK PEMBANGUNAN SWASTA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang HYGIENE UNTUK USAHA USAHA BAGI UMUMUU 12/1962 BANK PEMBANGUNAN SWASTAUU
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1962 tentang PENETAPAN ANGGARAN BAGIAN BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1962
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1962 tentang KARANTINA LAUT
PENETAPAN ANGGARAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W.
PERUBAHAN/PENAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PEMBUATAN PERJANJIAN HUBUNGAN KERAMAHAN DAN PERNIAGAAN
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BANK PEMBANGUNAN DAERAH.
BANK PEMBANGUNAN SWASTA
HYGIENE UNTUK USAHA-USAHA BAGI UMUM
PENETAPAN ANGGARAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA
KARANTINA LAUT
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang WAJIB KERJA SARJANA
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1961 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1961
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961 tentang PERJANJIAN INTERNASIONAL ,MENGENAI PENGIRIMAN BERITA JARAK JAUH
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang PERJANJIAN POS SEDUNIA DAN PERSETUJUAN-PERSETUJUANNYA
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN NAMA KELUARGA
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1961 tentang PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 106 MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTOR KANTOR
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang PERGURUAN TINGGI
MEREK PERUSAHAAN DAN MEREK PERNIAGAAN
PENCABUTAN HAK-HAK TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATASNYA
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN
PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA TAHUN 1958
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1961 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPOLISIAN NEGARA
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1961 tentang PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK *)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1961 tentang TAMBAHAN ATAS LAMPIRAN UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1959, TENTANG PEMBATALAN HAK HAK PERTAMBANGAN
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG BARANG MENJADI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG
PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
