Langsung ke konten

Undang-Undang (2,242)

UU 011/1961 Berlaku

TAMBAHAN ATAS LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1959

UU 9/1960 Berlaku

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang POKOK-POKOK KESEHATAN

UU 8/1960 Berlaku

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 tentang PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTAR REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KAMBOJA

UU 7/1960 Berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang STASTISTIK

UU 6/1960 Berlaku

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang SENSUS

UU 5/1960 Berlaku

Basic Agrarian Law

UU 4/1960 Berlaku

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

UU 3/1960 Berlaku

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 15) TENTANG PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) MENJADI UNDANG-UNDANG

UU 2/1960 Berlaku

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang PERJANJIAN BAGI HASIL

UU 1/1960 Berlaku

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

UU 9/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang PEMBEBASAN R. SOEMANTRI SOERJOADIPROJO DARI KEWAJIBAN UNTUK MENGGANTIKAN UANG

UU 8/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1955 TENTANG PENGUBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 37), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

UU 7/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959 tentang PENGHAPUSAN "PERATURAN UMUM KORBAN PERANG" DAHULU DISEBUT "ALGEMENE OOROGSONGEVALLEN REGELING"

UU 6/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang PENYERAHAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAH PUSAT DALAM BIDANG PEMERINTAHAN UMUM, PERBANTUAN PEGAWAI NEGERI DAN PENYERAHAN KEUANGANNYA, KEPADA PEMERINTAH DAERAH

UU 5/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang PENGUBAHAN "REGELING VAN HET BEROEP IN BELASTINGZAKEN

UU 4/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang POS

UU 3/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959 tentang PERSETUJUAN KERJASAMA ILMIAH, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK CEKOSLOWAKIA

UU 29/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI

UU 28/1959 Diubah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBEN

UU 27/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG PERPANJANGAN PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 9), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

UU 26/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1955 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN DAERAH YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM DI JAWA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 53), SEBAGAI UND

UU 25/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN" DAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 16 TAHUN 1955 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 (L

UU 24/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955 TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 38) *)

UU 23/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

UU 22/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 43 TAHUN 1950 LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 85), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

UU 21/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 154), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

UU 2/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 28) SEBAGAIMANA KEMUDIAN TELAH DIUBAH/DITAMBAH, PUN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.28

UU 19/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 27 TAHUN 1957 TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 84 SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

UU 18/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1958 TENTANG KEDUDUKAN-HUKUM APOTIK DARURAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 137), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

UU 17/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1959 tentang PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN IRAN *)

UU 16/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1959 TENTANG BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 1), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

UU 15/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 NO. 47" (LEMBARAN-NEGARA NO. 14 TAHUN 1951), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

UU 14/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 40 TAHUN 1950 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 82), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

UU 13/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1957 TENTANG PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 82), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

UU 12/1959 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI DAN MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA.

UU 11/1959 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UU 10/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN

UU 1/1959 Berlaku

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE

UU 029/1959 Berlaku

PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI

UU 028/1959 Berlaku

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956

UU 027/1959 Berlaku

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG

UU 026/1959 Berlaku

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1955 TENTANG

UU 025/1959 Berlaku

PENETAPAN "PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

UU 024/1959 Berlaku

PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955

UU 023/1959 Berlaku

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG

UU 022/1959 Berlaku

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 43 TAHUN 1950 TENTANG

UU 021/1959 Berlaku

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG

UU 019/1959 Berlaku

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 27 TAHUN 1957 TENTANG

UU 018/1959 Berlaku

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1958 TENTANG

UU 017/1959 Berlaku

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK