UUDRT (97)

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang KEPENDUDUKAN ORANG ASING

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang INDAK PIDANA IMIGRASI

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 48 TAHUN 1953 )

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955 tentang MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955 tentang LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1955 tentang PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang PERATURAN SEMENTARA MENGENAI KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955 tentang BANK NEGARA INDONESIA

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI

Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955 tentang PEEUBAHAN JUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI DI JAWA

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI DI SUMATERA

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955 tentang MENGHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 24)

Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955 tentang PENUNJUKAN BAGIAN PEMBIKINAN SERA DAN VAKSIN DARI PADA LEMBAGA PASTEUR DI BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1955 tentang PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA 1953 NO.44)

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 tentang PEROBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO.42 TAHUN 1953)

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NO.9 TAHUN 1951) TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN, KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1955 tentang PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI "BADAN URUSAN TEMBAKAU"

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955 tentang PENYALURAN KREDIT GUNA PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DALAM SEKTOR PARTIKELIR

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 tentang DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954 tentang MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 28), TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954 tentang PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 tentang GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD INDONESIA 1948 NO. 141) UNTUK SELANJUTNYA

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954 tentang MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILITEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954 tentang MENCABUT SIFAT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DARI UANG KERTAS PEMERINTAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENYERAHAN KEDAULATAN

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1954 tentang PENGUBAHAN "KROSOK-ORDONNANTIE 1937" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1937 NO. 604)

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang AMNESTI DAN ABOLISI

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 tentang NASIONALISASI BATAVIASCHE VERKEERS MAATSCHAPPJ (B.V.M.) NV

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1954 tentang MEMPERSATUKAN OPSENTEN YANG BERLAKU DALAM TAHUN 1953, ATAS CUKAI DARI BEBERAPA JENIS BARANG DALAM POKOKNYA KENAIKAN JUMLAH CUKAI ATAS ALKOHOL SULINGAN DALAM NEGERI DAN BIR DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang PENGAWASAN ORANG ASING

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953 tentang MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN MILITER PASAL 34 AYAT 5 STBL 1939 NOMOR 582 SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, PENERIMAAN, PENYERAHAN, PENGUASAAN, KEPUNYAAN PERSEDIAAN PENGANGKUTAN KAWAT TEMBAGA TANPA IZIN

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953 tentang MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141)

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953 tentang MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953 tentang PENETAPAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN DAN SEBAGAINYA SELAMA TAHUN 1953

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1953 tentang MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA-MASUK

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952 tentang TAMBAHAN POKOK BEA ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1952

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang MENGADAKAN BEA-KELUAR-TAMBAHAN-SEMENTARA ATAS BEBERAPA BARANG

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang PEMINDAHAN DAN PEMAKAIAN TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG TETAP YANG LAINNYA YANG MEMPUNYAI TITEL MENURUT HUKUM EROPA

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1951 tentang MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang PERUBAHAN QUOTRECHTENORDONNANTIEQUOT STAATSBLAD 1882 NO 240 JO STAATSBLAD 1931 NO 47

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL