Undang-Undang (2,242)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang PENETAPAN BERBAGAI PERPU MENJADI UU

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA BERBAGAI UU DAN PERPU

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang PERNYATAAN BERBAGAI PENPRES DAN PERPRES SEBAGAI UU

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang PERSETUJUAN KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR 120 MENGENAI HYGIENE DALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN 1969/1970

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang KETENTUAN KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1969 tentang KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA

UU No. 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI PROPINSI IRIAN BARAT

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1969 tentang KONVENSI INTERNATIONAL TELECOMUNICATION UNION DI MONTREUX 1965

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA

KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA

PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN

PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI

KONVENSI INTERNATIONAL TELECOMUNICATION UNION

UU No. 9 Tahun 1968 Tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (stbl. 1925 Nomor 448) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 3 Drt. 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)

PERUBAHAN PASAL 7 INDISCHE COMPTABILITEITSWET

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN

PERUBAHAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1962

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NEGARA DAN

KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL

PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA BERBAGAI PENETAPAN

TANDA KEHORMATAN BINTANG SWA BHUWANA PAKSA

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA

BANK RAKYAT INDONESIA

BANK TABUNGAN NEGARA

BANK BUMI DAYA

BANK DAGANG NEGARA

BANK NEGARA INDONESIA 1946

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDA ACEH DAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN

TANDA KEHORMATAN BINTANG "JALASENA"

BANK SENTRAL

CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS

PEROBAHAN PASAL 3 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1967 TENTANG

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang PEMBENTUKAN PROPINSI BENGKULU

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 1944,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang VETERAN REPUBLIK INDONESIA

: Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan