Undang-Undang (2,242)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1966, TENTANGKEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAMINTERNATIONAL MONETARY FUND DAN BANK FOR RECONSTRUCTIONAND DEVELOPMENT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1966 NO. 36).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang POKOK-POKOK PERBANKAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1967 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1968

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang POKOK-POKOK PERKOPRASIAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PENANAMAN MODAL ASING

POKOK-POKOK PERBANKAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1968

POKOK-POKOK PERKOPERASIAN

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang KEANGGOTAAN KEMBALI RI DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVOLEPMENT BANK)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENANG SOAL-SOAL KEUANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang PERSETUJUAN-PERSETUJUAN UNTUK MENORMALISASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DANPERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang KESEHATAN DJIWA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang HYGIENE

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1966 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN MONETER TAHUN 1966

PENETAPAN ANGGARAN INDUK BESERTA TAMBAHAN DAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG MENJELANG PEMILIHAN UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1966 tentang PENARIKAN DIRI RI DARI KEANGGOTAAN DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II BATANG DENGAN MENGUBAHUNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKANDAERAH-DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGANPROPINSI JAWA TENGAH

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN KOTAPRAJA PALANGKA RAYA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 1959, TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1965 tentang ANGGARAN MONETER TAHUN-ANGGARAN 1966

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BUKIT TINGGI DANPERUBAHAN DAERAH HUKUN PENGADILAN TINGGI DI MEDAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANJARMASIN DANPEROBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAPRAJA SURABAYA DANDAERAH TINGKAT II SURABAYA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANGNOMOR 12 TAHUN 1950, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAHKOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR,JAWA TENGAH, JAWA BARAT DAN DAERAH ISTIMEWA

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang DESAPRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPATTERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DI SELURUHWILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 6 TAHUN 1964, TENTANG PEMBENTUKAN BADANPEMERIKSA KEUANGAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964NOMOR 41) MENJADI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 78 TAHUN 1958 TENTANGPENANAMAN MODAL ASING (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958,NOMOR 138) YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 15 PRP TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARATAHUN 1960 NOMOR 42)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1965 tentang VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang PERKOPERASIAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MAHKAMAH AGUNG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 10 TAHUN 1962, TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANGKRISIS IMPOR 1933 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 44MENJADI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANGNOMOR 2 PRP TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 31)MENJADI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN KOTAPRAJA SABANG DENGAN MENGUBAHUNDANG-UNDANG NOMOR 7 DRT TAHUN 1956, TENTANGPEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATENDI PROPINSI SUMATERA UTARA