Undang-Undang (2,242)

PEMBELANJAAN PENSIUN *)

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1954

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN

PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 3 JO. NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1951 TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 33 TAHUN 1950 UNTUK

BIAYA SURAT KENAL LAHIR DAN SURAT KENAL MATI

PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 9 TAHUN 1952 (LEMBARAN-

PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA-KELUAR-UMUM 1949

PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA-STATISTIK

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1954 (TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL

PENGUBAHAN NAMA UNIVERSITEIT, UNIVERSITET, UNIVERSITIT,

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1954 (LEMBARAN-

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 24 TAHUN 1951 TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 23 TAHUN 1950 (LEMBARAN-

MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA"(LEMBARAN-NEGARA NO. 22

ACARA PIDANA KHUSUS UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVIII (PENATARAN ANGKATAN LAUT) DARI

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVII (PERUSAHAAN REPRODUKSI JAWATAN

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVI (JAWATAN KERETA API) DARI

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XV (PERUSAHAAN BATU BARA BUKIT ASAM) DARI

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XIV (PERUSAHAAN BATU BARA UMBILIN) DARI ANGGARAN

PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XIII (PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH DI DI BANGKA)

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XII (PELABUHAN SURABAYA) DARI ANGGARAN

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XI (PELABUHAN TANJUNG PRIUK) DARI ANGGARAN

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. X (PELABUHAN SEMARANG) DARI ANGGARAN

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IX (PELABUHAN BELAWAN) DARI ANGGARAN

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VIII (PELABUHAN TELUK BAYUR(PADANG) DARI

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VII (PELABUHAN MAKASAR) DARI ANGGARAN

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VI (PERUSAHAAN NEGERI UNTUK PEMBANGKIT

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. V (JAWATAN POS, TELEGRAP DAN TELEPON) DARI

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IV (PERCETAKAN NEGARA) DARI ANGGARAN

PENETAPAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. III (PUSAT PERKEBUNAN NEGARA) DARI ANGGARAN

PENETAPAN BAGIAN IBW II (PERUSAHAAN GARAM DAN SODA NEGERI)

PENETAPAN BAGIAN IBW I (JAWATAN PEGADAIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK

PENETAPAN BAGIAN XVI (KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI

PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTRIAN URUSAN PEGAWAI) DARI ANGGARAN

PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTRIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK

PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTRIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK

PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTRIAN SOSIAL) DARI ANGGARAN REPUBLIK

PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTRIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK

PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN

KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DARI DANA MONETER

PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTRIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK

PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN-JAWATAN PELAYARAN)