Undang-Undang (2,242)
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN
PERSETUJUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANGGARAN
PEMASUKAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1955
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMBERITAAN JARAK
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VII DARI
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-BESAR DALAM LINGKUNGAN
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA-KERJA DEWAN PERWAKILAN
PEMBENTUKAN MAJELIS ILMU PENGETAHUAN INDONESIA *)
PENGESAHAN PERNYATAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang PENGUBAHAN "OVERSCHRIJVINGSTARIEF" YANG DILAMPIRKAN PADA ORDONANSI YANG MENGATUR BIAYA BALIK-NAMA BARANG-BARANG TETAP(STAATSBLAD 1949 NO. 282) *)
PENGUBAHAN REDAKSI BAGIAN I BAB A DAN BAGIAN II
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO.15 TAHUN 1955
PENGHAPUSAN ORDONANSI STAATSBLAD 1946 NO. 115 DAN
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA NEGARA DENGAN DAERAH-DAERAH,
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN "POSTORDONNANTIE 1935" SEBAGAIMANA
PEMBEBASAN DOKTER SOEGIRI DARI PENGGANTIAN UANG *)
PERATURAN-PERATURAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN MENGENAI
PENGAWASAN TERHADAP PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH-TANAH
MENGADAKAN SUATU TARIP MINIMUM DAN MAKSIMUM DALAM TARIP
KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN KEUANGAN
UU No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPISI KALIMANTAN BARAT
UU No. 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN
PENGADILAN DAN ACARA PIDANA KHUSUS
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang PENETAPAN �UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT� (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 30 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1955
PENGUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921 ("ZEGELVERORDENING 1921") *)
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (UNDANG-UNDANG
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH *)
PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INDISCHE TARIEFWET
PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI CUKAI TEMBAKAU
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT
PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN
PEMBATALAN HUBUNGAN INDONESIA-NEDERLAND BERDASARKAN PERJANJIAN
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH
