Langsung ke konten

Undang-Undang (2,242)

UU 26/1957 Berlaku

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN

UU 25/1957 Berlaku

PERSETUJUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANGGARAN

UU 24/1957 Berlaku

PEMASUKAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

UU 23/1957 Berlaku

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1955

UU 22/1957 Berlaku

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

UU 20/1957 Berlaku

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN

UU 2/1957 Berlaku

PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMBERITAAN JARAK

UU 19/1957 Berlaku

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN

UU 17/1957 Berlaku

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN

UU 16/1957 Berlaku

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN

UU 15/1957 Berlaku

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN

UU 14/1957 Berlaku

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN

UU 13/1957 Berlaku

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN

UU 12/1957 Berlaku

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VII DARI

UU 11/1957 Berlaku

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN

UU 1/1957 Berlaku

POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH

UU 9/1956 Berlaku

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-BESAR DALAM LINGKUNGAN

UU 8/1956 Berlaku

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH

UU 7/1956 Berlaku

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA-KERJA DEWAN PERWAKILAN

UU 6/1956 Berlaku

PEMBENTUKAN MAJELIS ILMU PENGETAHUAN INDONESIA *)

UU 5/1956 Berlaku

PENGESAHAN PERNYATAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

UU 4/1956 Berlaku

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang PENGUBAHAN "OVERSCHRIJVINGSTARIEF" YANG DILAMPIRKAN PADA ORDONANSI YANG MENGATUR BIAYA BALIK-NAMA BARANG-BARANG TETAP(STAATSBLAD 1949 NO. 282) *)

UU 35/1956 Berlaku

PENGUBAHAN REDAKSI BAGIAN I BAB A DAN BAGIAN II

UU 34/1956 Berlaku

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO.15 TAHUN 1955

UU 33/1956 Berlaku

PENGHAPUSAN ORDONANSI STAATSBLAD 1946 NO. 115 DAN

UU 32/1956 Berlaku

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA NEGARA DENGAN DAERAH-DAERAH,

UU 31/1956 Berlaku

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955

UU 30/1956 Berlaku

PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN "POSTORDONNANTIE 1935" SEBAGAIMANA

UU 3/1956 Berlaku

PEMBEBASAN DOKTER SOEGIRI DARI PENGGANTIAN UANG *)

UU 29/1956 Berlaku

PERATURAN-PERATURAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN MENGENAI

UU 28/1956 Berlaku

PENGAWASAN TERHADAP PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH-TANAH

UU 27/1956 Berlaku

MENGADAKAN SUATU TARIP MINIMUM DAN MAKSIMUM DALAM TARIP

UU 26/1956 Berlaku

KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN KEUANGAN

UU 25/1956 Berlaku

UU No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur

UU 25/1956 Berlaku

PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPISI KALIMANTAN BARAT

UU 24/1956 Berlaku

UU No. 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

UU 24/1956 Berlaku

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN

UU 23/1956 Berlaku

PENGADILAN DAN ACARA PIDANA KHUSUS

UU 22/1956 Berlaku

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang PENETAPAN �UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT� (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 30 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

UU 21/1956 Berlaku

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1955

UU 20/1956 Berlaku

PENGUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921 ("ZEGELVERORDENING 1921") *)

UU 2/1956 Berlaku

PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (UNDANG-UNDANG

UU 19/1956 Berlaku

PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH *)

UU 18/1956 Berlaku

PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL

UU 17/1956 Berlaku

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INDISCHE TARIEFWET

UU 16/1956 Berlaku

PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI CUKAI TEMBAKAU

UU 15/1956 Berlaku

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT

UU 14/1956 Berlaku

PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN

UU 13/1956 Berlaku

PEMBATALAN HUBUNGAN INDONESIA-NEDERLAND BERDASARKAN PERJANJIAN

UU 12/1956 Diubah

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH