UUDRT (97)

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 2024 tentang KABUPATEN ACEH TIMUR DI ACEH

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 2024 tentang KABUPATEN ACEH TENGAH DI ACEH

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 2024 tentang KABUPATEN PIDIE DI ACEH

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 2024 tentang KOTA BANDA ACEH DI ACEH

Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 2024 tentang KOTA SIBOLGA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 2024 tentang KOTA PEMATANGSIANTAR DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 2024 tentang KABUPATEN ASAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 2024 tentang KABUPATEN KARO DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 2024 tentang KABUPATEN ACEH SELATAN DI ACEH

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 2024 tentang KABUPATEN ACEH BARAT DI ACEH

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 2024 tentang KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 tentang PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1958 tentang KEDUDUKAN HUKUM APOTEK DARURAT

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958 tentang PENGUBAHAN "UNDANG-UNDANG MATA UANG TAHUN 1953" (UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 1953, LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 77)

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang URUSAN PERUMAHAN

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang TANDA-TANDA PENGHARGAAN UNTUK ANGGOTA ANGKATAN PERANG

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN KETENTARAAN

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957 tentang PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957 tentang PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957 tentang DEWAN NASIONAL

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956 (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957)

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang PENGUBAHAN KEDUDUKAN WILAYAH DAERAH-DAERAH ENCALVE IMOGIRI, KOTA GEDE DAN NGAWEN

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957 tentang PEMBUBARAN DAERAH BONE DAN PEMBENTUKAN DAERAH BONE, DAERAH WAJO DAN DAERAH SOPPENG

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang PEMBUBARAN DAERAH LUWU DAN PEMBENTUKAN DAERAH TANA TORAJA DAN DAERAH LUWU

Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA

Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang ANGGOTA ANGKATAN PERANG BERDASARKAN IKATAN DINAS SUKARELA (MILITER SUKARELA)

Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957 tentang PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT

Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957 tentang MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 15 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA 1957 NO. 62) TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II DALAM WILAYAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE I MALUKU

Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE I MALUKU

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 tentang PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH JENEPONTO-TAKALAR

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT, JAMBI DAN RIAU

Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1957 tentang BANK TANI DAN NELAYAN

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1957 tentang KENAIKAN TARIP CUKAI ATAS BIR, GULA, SACCHARIN DAN SEBAGAINYA, DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1957 tentang PAJAK BANGSA ASING TAHUN 1957

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1957 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 tentang MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO.78 TAHUN 1952) TENTANG MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PENGUBAHAN PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG NO.25 DAN 34 TAHUN 1950, LEMBARAN-NEGARA

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang PERATURAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang PERATURAN UMUM PAJAK DAERAH

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KOTA KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KOTA BESAR, DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA NO.4 TAHUN 1956)

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1954 TENTANG PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT