Langsung ke konten

PERMENDAGRI (681)

PERMENDAGRI 12/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH

PERMENDAGRI 11/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERMENDAGRI 10/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BLORA DENGAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERMENDAGRI 1/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

PERMENDAGRI 9/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERMENDAGRI 8/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN PATI DENGAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERMENDAGRI 79/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2012 tentang PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013

PERMENDAGRI 78/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2012 tentang TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

PERMENDAGRI 76/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH

PERMENDAGRI 75/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

PERMENDAGRI 74/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2012 tentang PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN SWASTA ASING

PERMENDAGRI 73/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2012 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012

PERMENDAGRI 72/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011

PERMENDAGRI 71/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2012 tentang KOORDINASI PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS

PERMENDAGRI 70/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2012 tentang PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERMENDAGRI 7/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERMENDAGRI 69/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2012 tentang TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012

PERMENDAGRI 68/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2012 tentang RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012

PERMENDAGRI 67/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN ATAU EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

PERMENDAGRI 66/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

PERMENDAGRI 65/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2012 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN E-KTP SECARA MASSAL

PERMENDAGRI 64/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

PERMENDAGRI 63/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERMENDAGRI 62/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PERMENDAGRI 61/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2012 tentang PENGUKUHAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEBAGAI PAMONG PRAJA MUDA

PERMENDAGRI 60/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA

PERMENDAGRI 6/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERMENDAGRI 59/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012

PERMENDAGRI 58/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

PERMENDAGRI 57/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

PERMENDAGRI 56/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

PERMENDAGRI 55/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

PERMENDAGRI 54/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

PERMENDAGRI 52/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

PERMENDAGRI 50/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

PERMENDAGRI 5/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN

PERMENDAGRI 49/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI YOGYAKARTA DAN LAMPUNG

PERMENDAGRI 48/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2012 tentang BATAS KOTA BALIKPAPAN DENGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERMENDAGRI 47/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2012 tentang PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PERMENDAGRI 46/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR

PERMENDAGRI 45/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

PERMENDAGRI 44/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERMENDAGRI 43/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

PERMENDAGRI 42/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BUTON DENGAN KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERMENDAGRI 41/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

PERMENDAGRI 40/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PROYEKSI PENDUDUK DI DAERAH

PERMENDAGRI 4/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2012 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

PERMENDAGRI 39/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERMENDAGRI 38/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

PERMENDAGRI 37/2012 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013