Langsung ke konten

PERMENDAGRI (681)

PERMENDAGRI 16/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2014 tentang SISTIM MANAJEMEN KINERJADI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERMENDAGRI 15/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

PERMENDAGRI 13/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGANKABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERMENDAGRI 12/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

PERMENDAGRI 113/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERMENDAGRI 112/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA

PERMENDAGRI 111/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA

PERMENDAGRI 110/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2014 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERMENDAGRI 109/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 109 Tahun 2014 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

PERMENDAGRI 108/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2014 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

PERMENDAGRI 107/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 107 Tahun 2014 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PERMENDAGRI 106/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2014 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

PERMENDAGRI 105/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 105 Tahun 2014 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

PERMENDAGRI 104/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 104 Tahun 2014 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

PERMENDAGRI 103/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 103 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015

PERMENDAGRI 102/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 102 Tahun 2014 tentang RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015

PERMENDAGRI 101/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 101 Tahun 2014 tentang PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015

PERMENDAGRI 100/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 100 Tahun 2014 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

PERMENDAGRI 1/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PERMENDAGRI 9/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERMENDAGRI 88/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 88 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERMENDAGRI 87/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 87 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERMENDAGRI 86/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERMENDAGRI 85/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERMENDAGRI 84/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERMENDAGRI 83/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERMENDAGRI 82/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN TABANAN DENGAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

PERMENDAGRI 81/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERMENDAGRI 80/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

PERMENDAGRI 8/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN MEGELANG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

PERMENDAGRI 79/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN BONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

PERMENDAGRI 78/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPAEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERMENDAGRI 77/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERMENDAGRI 76/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERMENDAGRI 75/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERMENDAGRI 74/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERMENDAGRI 73/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERMENDAGRI 72/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU

PERMENDAGRI 71/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014

PERMENDAGRI 70/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

PERMENDAGRI 7/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERMENDAGRI 68/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2013 tentang PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

PERMENDAGRI 67/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERMENDAGRI 66/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

PERMENDAGRI 65/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERMENDAGRI 64/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 tentang PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

PERMENDAGRI 63/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

PERMENDAGRI 62/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERMENDAGRI 61/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2013 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DAN BATAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

PERMENDAGRI 60/2013 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2013 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014