Undang-Undang (2,242)
KETENAGAKERJAAN
UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN KOTA TOMOHON
PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA,
PEMBENTUKAN KABUPATEN BENER MERIAH
PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,
PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN,
PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN
PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUPIORI
PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN SEKADAU
PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
PEMBENTUKAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA
PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA,
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PANAS BUMI
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002
MAHKAMAH KONSTITUSI
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81 CONCERNING LABOUR INSPECTION
ADVOKAT
KEUANGAN NEGARA
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN KOTA TOMOHON
PEMBENTUKAN KABUPATEN ROTE-NDAO
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN
PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN,
PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES,
PENYIARAN
Penyiaran
UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
PARTAI POLITIK
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
PERTAHANAN NEGARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
BANGUNAN GEDUNG
PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROVINSI JAWA BARAT
PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM,