Undang-Undang (2,242)
PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK
PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN,
PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI,
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO
UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
LARANGAN PRAI{TEK MONOPOLI DAN PERSAINOAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN
PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU,
PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA,
PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN
UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN
UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Uu 8-1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
PERUBAHAN ATAS
JAMINAN FIDUSIA
KEHUTANAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
HAK ASASI MANUSIA
Hak Asasi Manusia
PENGELOLAAN ZAKAT
UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
HUBUNGAN LUAR NEGERI
TELEKOMUNIKASI
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG
UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Ri Jakarta
PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PEMILIHAN UMUM
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF
UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS
PERUBAHAN KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11/PNPS/TAHUN 1963
UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
Bank Indonesia
UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
PEMERINTAHAN DAERAH
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE
PARTAI POLITIK